Manado,KP - Ratusan sopir Angkutan Kota (Angkot) atau Mikrolet, Rabu (18/10/2017) Siang menduduki 'Gedung Putih'. Para sopir melakukan aksi demo damai dengan beberapa tuntutan,

diantaranya mereka meminta pemerintah provinsi untuk segera menutup Aplikasi Transportasi Online yang kian marak beroperasi di wilayah Sulut dan mengembalikan jalur dua arah serta mereka menyayangkan juga banyaknya plat luar Sulut yang sudah beroperasi di wilayah Sulut untuk taksi berbasis online. 

"Kami minta pemerintah bisa mendengarkan aspirasi kami, karena mereka sudah menyengsarakan mata pencaharian kami," teriak salah satu pendemo dalam orasinya. 

"Untuk itu kami meminta Pak Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut untuk segera menutup atau mencabut ijin aplikasi taksi online " sambung pendemo. 

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengemudi Indonesia (ASPINDO) Sulut yang juga selaku Koordinator Lapangan (Korlap), Terry Umboh  menegaskan bahwa kehadiran taksi online di daerah ini sangat tidak manusiawi dan tidak adil karena menyusahkan para sopir angkot dan  manambah kemacetan disejumlah ruas jalan yang ada di kota Manado dan sekitarnya.

"Pokoknya, kami atas nama sopir angkot yang ada di daerah ini meminta segera mencabut dan menutup aplikasi yang berbasisi online," ucapnya.

Para pendemo pun diterima oleh sejumlah Kepala SKPD terkait seperti, Kadiskotik Sulut Roy Tumiwa, KadisHub Sulut Joi Oroh, Kasat Pol-PP Edison Humiang dan Kesbangpol Evans Liow.

"Aspirasi kalian (pendemo-red) akan kami serap sesuai aturan yang berlaku yang ada. Karena, kalian warga negara yang baik pasti tau aturan hukum yang berlaku," kata Tumiwa.

Terkait dengan aplikasi transportasi online Tumiwa mengatakan akan menyurat ke Kementrian. "Tentunya kami akan menyurat ke pemerintah pusat agar segala urusannya bisa terselesaikan dengan baik," tegasnya.

Sementara itu, Kadis Perhubungan Sulut Joi Oroh menegaskan menindaklanjuti aksi damai para pedemo bahwa langka yang sudah diambil pihak Dishub yang menjadi kewenangan Gubernur pada Permen 26 itu ada peraturan kota dengan jumlah kendaraan yang beroperasi dan tarif batas atas, batas bawah serta berkaitan dengan wilayah operasi

"Jadi, Pihak kami telah menggelar pertemuan di bulan Juli bersama pengguna jasa taksi online dengan dinas terkait untuk membahas tiga poin tersebut tapi dalam perjalanan di bulan Agustus ada keputusan dari MA yang mencabut 17 poin di Permen 26, antaranya kuota, tarif dikembalikan tarif bebas dan wilayah operasi dicabut juga serta perusahaan angkutan yang berbadan hukum dijadikan plat kuning," jelas Oroh. 

"Jadi, karena memang ada beberapa poin dicabut tentunya kami akan menunggu dan tetap berkonsultasi dengan Kementerian Perhubungan, bagaimana langka-langka kami untuk berkaitan kewenangan Gubernur itu yang sementara kami kaji.  Dari informasi Kementerian Perhubungan sendiri mereka lagi menyiapkan revisi Permen 26 yang dalam waktu dekat ini akan dikeluarkan sehingga tidak ada kekosongan aturan berkaitan dengan angkutan online ini," sambung Oroh. 

Setelag mendapat penjelasan dan aturan yang baik dari sejumlah kepala SKPD lingkup Pemprov Sulut, para pendemo pun langsung membubarkan diri meninggalkan halaman kantor Gubernur Sulut.

 

 

 

(ain)

Terpopuler

Tinjau Lokasi di Bulawan Dua, Bupati Sehan: Kedudu...
09 Jul 2019 12:50 - Redaksi

kunker Bupati di lokasi pembangunan RTLH.     BOLTIM kabarpost - Sehan Landjar,SH Bupati Bolaan [ ... ]

Olly Ingatkan Pentingnya Sinergitas Gereja dengan ...
11 Apr 2019 13:20 - Redaksi

Gubernur Olly saat membawakan materi tentang “Wawasan Kebangsaan dilihat dari Sudut Pandang Gereja [ ... ]

KNPI Sulut Gagas FGD Peringati Hari Buruh
04 May 2018 06:41 - Redaksi

Tampak narasumber saat berbicara dalam FGD yang diselenggarakan KNPI Sulut.
MANADO Kabarpost.com  [ ... ]

Gubernur Olly Resmikan Asrama SMK PP Negeri Kalas...
10 Apr 2019 16:17 - Redaksi

Gubernur Sulut saat meresmikan Asrama SMK PP Negeri Kalasey.   MANADO Kabarpost.com - Untuk menin [ ... ]

Other Articles
airmadidi
amurang