Kediri-Jatim, Kp - Berdasarkan banyak kasus-kasus yang terjadi dimana jaminan fidusia banyak yang dilakukan oleh debt collector yang tidak bertanggungjawab. Maka Polisi Republik Indonesia (Polri) membuat Perkap no 8 tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.

Hal ini diungkapkan Kepala Biro Penyusunan dan Penyuluhan Hukum Divisi Hukum Mabes Polri, Brigjen Pol Dr Agung Makbul Drs SH MH, dalam Kegiatan Pengukuhan Pengurus Lembaga Perlindungan Konsumen (LPK RI) yang dirangkaikan dengan Seminar tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia yang digelar di salah satu hotel di Kediri, Jawa Timur, Sabtu (9/12/2017) akhir pekan lalu. 

Lanjut dikatakan Makbul, dengan persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan dalam amanat undang-undang, yaitu Perkap tentang jaminan fidusia. Seperti contohnya , Polisi bisa melakukan pengamanan terhadap debt collector yang mengambil kendaraan konsumen secara paksa, tapi jika dalam penarikan ke konsumen, debt collector wajib  ada akte fidusianya, akte jaminan, sertifikat, dan juga surat perintahnya. Kemudian sebelum dilakukan penarikan kendaraan harus ada peringatan dua kali berturut-turut kepada konsumen.

“Jadi mekanismenya harus dilalui. Jika mekanismenya tidak ditaati maka tidak sesuai dengan regulasi yang ada,” terangnya. 

Dengan adanya aturan Perkap No 8 tahun 2011 ini tambah Makbul, maka akan lebih tertib lagi, boleh penanggungan ya dasarnya undang-undang fidusia tersebut. 

Masih lanjut Makbul, konsumen yang merasa dirugikan karena penarikan paksa kendaraan oleh debt collector atau pihak yang dieksekusi jangan diam saja, harus melapor ke Polisi, jika sudah ada laporan maka polisi akan melakukan suatu tindakan. 

“Kemudian pasal yang dilakukan terhadap debt collector adalah pasal baru yang bukan pasal fidusianya, tapi pasal baru seperti, penganiayaan, pengrusakan, kekerasan,” tegasnya. 

Dirinya pun mengimbau agar debt collector dalam menagih harus humanis, harus sopan, jangan dengan kekerasan. 

Dengan demikian Makbul mengungkapkan, pemberantasan terhadap debt collector yang  tidak bertanggungjawab yaitu dari laporan-laporan yang ada dari konsumen, baik itu dari Polres atau Polda tentunya kita bisa melakukan upaya paksa terhadap debt collector  dengan upaya pemanggilan, upaya pemeriksaan, upaya penangkapan penahanan. 

“Tapi harus berdasarkan dengan alat bukti yang sah, seperti hasil visum karena kekerasan, atau ada yang membuat video saat perampasan kendaraan, ada saksinya. Dengan itu kan bisa ada efek jera bagi debt collector, namun jika dibiarkan maka akan lebih menjadi-jadi,” tukas Makbul sembari menambahkan, Sebenarnya finance tidak boleh memakai jasa debt collector. 

Disisi lain, Makbul mengatakan, degan pengukuhan LPK RI, LPK RI merupakan salah satu external yang dari luar yang mengamati bagaimana tentang perlindungan konsumen, karena keterbatasan pemerintah. Maka LPK RI itu dibentuk wadahnya, Supaya ada pelayanan terhadap konsumen yang membutuhkan pelayanan kemudian bekerjasama dengan Polri. “Sehingga dengan adanya kerjasama dengan Polri ini, itu merupakan penterjemahan dari Pasal 42 Undang-undang nomor 2 Kepolisian, bahwa Kepolisian bekerjasama dengan lembaga kementrian atau organisasi lain dengan memperhatikan sendi-sendi,” terangnya, sembari mengingatkan agar LPK RI bisa membantu pemerintah dalam memberantas Debt Collector yang tidak bertanggungjawab.

Hadir dalam kegiatan Seminar dan Pengukuhan Pengurus LPK RI Pusat, Ketua Umum LPK RI Pusat, Muhamad Fais Adam, Pembina LPK RI, Moch Anzory SH, Kombes Pol (Purn) Drs H Jhon Hendri SH MH, Ketua LPK RI Sulut, Novi Ngangi dan para personil LPK RI Sulut, Stenny Palantung, Greertje Mekel, Engelin Ain Karundeng, Stevanus Sumampouw, Alexander Sumayku, Arthur Mumu, Jack Mantiri, utusan LPK RI dari beberapa kota di Indonesia dan para tamu undangan lainnya. 

 

Penulis: Ain

Terpopuler

Pjs Gubernur Fatoni Sampaikan Ranperda ke DPRD Sul...
29 Sep 2020 16:49 - Redaksi

Pjs Gubernur Sulut Agus Fatoni saat menyampaikan Ranperda dalam rapat paripurna di Kantor DPRD Sulut [ ... ]

Pemprov Sulut Sumbang 30 Ekor Sapi Untuk Hari Raya...
16 Aug 2018 14:01 - Redaksi

dr Devi Kandouw Tanos.    MANADO Kabarpost.com -Hari Raya Idul Adha atau disebut juga Lebaran Ha [ ... ]

Menindak Lanjuti Instruksi Bawaslu RI, Bawaslu Bol...
07 Jul 2020 07:51 - Redaksi

Bawaslu Bolmut saat Jalani Rapid Test.   BOLMUT Kabarpost.com - Dalam rangka pengawasan Pemilihan [ ... ]

Ramdhani: Awas Modus Politik Uang di Transfer Reke...
25 Jun 2018 14:06 - Redaksi

Raker Terkait Kesiapan Pikada Serentak 2018. (foto:erick)   MANADO Kabarpost.com - Rapat Kerja te [ ... ]

Other Articles
Unsrat
Unsrat 1
Unsrat 2
Unsrat 3
Fh unsrat