BOLSEL Kabarpost.com - Dari Informasi yang beredar, menyebutkan PT. J-Resources Bolaang Mongondow (JRBM), telah memberikan royalti untuk pemerintah kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel).

Namun dari hasil pengkajian yang dinilai salah, Pemkab Bolsel menuai sorotan keras dari salah seorang Legislator Bolaang Mongondow, Kamran Muchtar.

Menurut Kamran, penerimaan Royalti PT. JRBM merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Tentang Dana Perimbangan No 55 Tahun 2005 Pasal 18 ayat 2, yang berbunyi, dana Bagi Hasil (DBH) Pertambangan Umum sebesar 80 persen yang berasal dari Wilayah Kabupaten/Kota dibagi dengan rincian. Poin (a) menyebutkan bahwa persen untuk Provinsi yang bersangkutan. Lalu poin (b) 32 persen untuk Kabupaten /Kota penghasil dan Poin (c) 32 persen persenuntuk Kabupaten /Kota lainnya dalam provinsi bersangkutan.

Kamran merinci Total akumulasi Produksi PT JRBM selama 2013 sampai 2016 Sebesar 48 Miliar, jika merujuk kepada regulasi PP No 55 Tahun 2005 pasal 18 ayat 2 menyebutkan Dengan Pembagian Sebagai berikut, 20 persen atau sekitar Rp.9,6 Miliar untuk pemerintah pusat, sedangkan untuk Pemerintah Provinsi 16 persen atau Sekitar Rp.7,68 Miliar. Dan untuk sisanya Rp.32,72 Miliar.

” Inilah yang dibagi oleh daerah penghasil yang sampai pada hari ini masih bermasalah”, ungkap Kamran yang merupakan wakil ketua DPRD Bolmong , Kamis (4/1/2018).

Menurut Kamran Muchtar, Bupati Bolsel, Herson Mayulu sedikit Arogan dan terkesan tergesa-gesa membuat opini bohong ditengah masyarakat, ia pun menantang Bupati Bolsel Herson, jika benar pernyataan dari Bupati Bolsel maka dirinya meminta untuk dibuktikan apabila Penerimaan Royalti JRBM Rp.44 Miliar ini yang disebut sebut oleh Bupati Bolsel, Tertata di dalam APBD Tahun 2018 pada komponen Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak yang ada di komponen Pendapatan Daerah.

“Informasi seperti ini harus diluruskan agar tidak menjadi konsumsi Politik yang ujung-ujungnya merugikan masyarakat. Jangan jangan Bupati Bolsel ini belum baca Regulasinya, atau stafnya Bupati yang tidak memberikan informasi yang akurat kepada Bupati,” pungkas Kamran .

 

Reporter : Mizzy

Terpopuler

TP-PKK Manado Gelar Seminar Etika Kepribadian dan ...
16 Nov 2017 17:28 - Redaksi

Manado, Kp - Kamis (16/11/2017), tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Man [ ... ]

Walangitan Pantau Pelaksanaan Ujian
25 Apr 2019 03:33 - Redaksi

Daglan Walangitan.   MANADO Kabarpost.com - Ujian yang diikuti siswa-siswi jenjang Sekolah Dasar  [ ... ]

The Lagoon Hotel Rayakan HUT RI ke-74 Dengan Berba...
19 Aug 2019 16:45 - Redaksi

Berbagai lomba dilakukan saat HUT RI.   MANADO kabarpost.com - Hotel Best Western The Lagoon yang [ ... ]

Empat Komisi Deprov Sulut ‘Terbang’
06 Jun 2018 21:02 - Redaksi

Bartolomeus Mononutu.    MANADO Kabarpost.com - Usai menghadiri tiga agenda rapat paripurna Sela [ ... ]

Other Articles