LUWUK Kabarpost.com - Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Sulawesi Tengah menggelar Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja, (3/12/2018)di beberapa kabupaten/kota di Sulawesi Tengah.
Kegiatan ini telah berlangsung di beberapa kecamatan di Kabupaten Banggai pada awal Desember.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Laode Dia, S.Pd.,MAPS mengatakan permasalahan penduduk dan isu kependudukan bersifat kompleks dan multidimensiona.
Menurutnya masyarakat harus mengetahui isu-isu terkini permasalahan penduduk, mengingat sedemikian kompleksnya hubungan timbal balik antara isu-isu kependudukan dan aspek-aspek pembangunan.
Isu-isu terkait kependudukan sebut Laode, antaranya masalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. BkkbN dalam hal ini hanya menyampaikan dan mendorong pemerintah daerah dan masyarakat, agar bersama-sama mencari solusi keluar dari permasalah tersebut, sehingga kesejahteraan dan kualitas penduduk cepat terwujud.
“Pemahaman kita terhadap program pengendalian penduduk ini semakin luas. Inilah salah satu dari tujuan Sosialisasi Program Pengendalian Penduduk Bersama Mitra Kerja yaitu Komisi IX DPR RI. Dan kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dari Komisi IX DPR RI,” ucap Sahidal.
BkkbN memiliki beberapa program Kependudukan, yaitu Grand Design masuk dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), gunanya untuk memproyeksikan dan programkan.
Laode mencontohkan, misalnya jumlah penduduk di suatu daerah, berdasarkan luas wilayah sehingga menjadi wilayah yang layak dihuni masyarakat.
“Ada lima aspek pengendalian penduduk, pertama dilihat dari kuantitasnya, kedua kualitasnya, ketiga pembangunan keluarga, keempat mobilitas penduduk dan kelima data base kependudukan,” jelas Laode.
Terkait Program Pengendalian Penduduk dengan Kampung KB, setiap Kampung KB akan memiliki Rumah Data Kependudukan. Kata Laode, Kampung KB harus berbasis data, tujuannya membantu mempermudah membuat perencanaan Kampung/desa, sehingga pembangunan di desa tepat sasaran.
Anggota Komisi IX DPR RI, Verna Gladies Inkiriwang secara terpisah mengatakan, komisinya yang membawahi BkkbN akan terus mendukung program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang membantu pemerintah percepatan pembangunan dalam hal ini pembangunan kualitas penduduk yang sasarannya adalah keluarga.
“Dalam hal ini kami melakukan fungsi pengawasan DPR RI kepada kinerja BKKBN dilapangan. Pendidikan berwawasan kependudukan perlu ditanamkan kepada masyarakat kita, agar masyarakat yang notabanenya sebagai penikmat dan pelaku dari pembangunan dapat ikut membantu memberi masukan kepada pemerintah daerah maupun gampong di dalam membuat perencanaan pembangunan baik jangka pendek maupun jangka panjang sehingga tepat sasaran,” kata Verna.
(tian)
