Namria Paputungan. 

 

KOTABUNAN kabarpost.com - Sangadi non aktif Namria Paputungan merasa keberatan atas layangan surat panggilan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap dirinya atas pembelian sebidang tanah di Bulawan Dua.  

 

Namria mengungkapkan, dirinya merasa ada perlakuan tidak adil yang di lakukan oleh BPD terhadap dirinya.

 

"Saya selalu mendapat tindakan dari BPD yang saya anggap tidak ada lagi rasa keadilan mereka lakukan terhadap saya. Persoalan pembelian tanah untuk Desa harus BPD yang memanggil saya," ungkap Namria Paputungan Sangadi non aktif saat di sambangi di rumah pribadinya. Selasa, (15/01/2019).

 

Dijelaskannya. Harusnya urusan tanah menjadi wewenang sangadi Pelaksana Hariah (Plh). Tapi ini sudah di ambil alih oleh BPD secara tufoksi bukan wewenangnya. Menurutnya, BPD dianggap sudah salah langkah.

 

"Ini bukan urusannya BPD. Yang Berhak memanggil saya adalah sangadi Plh untuk meminta penjelasan terkait pembebsan lahan yang saat ini sudah di bangunkan gedung TK dan Paud. Bukan BPD," ungkapnya.  

 

Terpisah Ketua BPD Desa Bulawan Dua Benhard Makapuas bersama anggota saat di temui. Menjelaskan, tujuan di panggilnya sangadi non aktif Namria Paputungan untuk di mintakan keterangan soal pembelian tanah dari keluarga Jow Buang Kolopita.

 

"Kami BPD memanggil sangadi non aktif untuk memintakan penjelasan terkait pembelian tanah, karena dari pemilik tanah melalui anaknya melapor ke BPD bahwa masih ada sisa pembayaran yang belum terselesaikan oleh pemerintah Desa yang waktu itu masih dipimpin oleh sangadi non aktif ibu Namria Paputungan maka dari itu BPD sebagai wakil masyarakat di Desa menerima laporan itu kemudian mengirim surat pemanggilan kepada sangadi non aktif dan untuk memintakan keterangan," beber Makapuas.

 

Lanjut kata Makapuas, namun dari pertemuan itu belum mendapat keputusan karena adanya masyarakat ikut dengan sangadi non aktif berada dihalaman kantor Desa yang kemudian terlihat situasi sudah tidak aman sehingga pertemuan tidak di lanjutkan.

 

"Karena situasi di luar kantor sudah sedikit memanas sehingga pertemuan sangadi non aktif dan pemilik tanah kami hentikan. Kalau ini di lanjutkan takutnya akan terjadi bentrok. Karena sangadi non aktif diikuti masa panatiknya,"ungkapnya.

 

Sembari menambahkan, sebelumnya mereka sudah mendapat informasi bahwa sangadi non aktif ini akan di ikuti oleh masa pendukungnya. Dari indormasi tersebut oleh anggota mengusulkan pertemuan ini sebaiknya di tunda dulu, karena surat pemanggilan sudah terjadwal dan sudah di serahkan kepada yang bersangkutan maka pertemuan hari ini tetap di laksanakan.

 

"Ada laporan masuk kepada sangadi bahwa sangadi non akttif akan di kawal oleh pendukungnya. Oleh sangadi menyampaikan kepada aparatnya jangan membawa masa karena itu meninmbulkan konflik. Tapi ternyata hal itu benar hampir bentrok," tambahnya.

 

Keluarga Kolopita selaku pemilik lahan melalui anaknya Masita Kolopita saat di temuai di rumahnya mengatakan. Kami hanya menuntut hak sesuai penjanjian yang belum terbayarkan.

 

"Mewakili orang tua saya sebagai anak menemui Sangadi saat ini dan BPD Desa Bulawan Dua menanyakan sisa pembayaran tanah kapleng yang dibeli oleh Desa waktu itu masih di pimpin sangadi ibu Namria Paputungan masih sejumlah Rp22 juta harus di bayarkan oleh Desa. Nah kami ingin kepastian kapan akan di bayarkan karena sudah lama kami menunggu belum juga ada penyelesaian,"

 

Imran Kodu selaku Sangadi Plh Desa Bulawan Dua, di konfirmasi melalui telpon celuler mengenai persoalan ini. Mengatakan, atas nama pemerintahan di Desa ini tentu dirinya tidak langsung mengambil keputusan sendiri. perlu ada musyawarah bersama yang harus melibatkan BPD dan semua lembaga yang ada di Desa untuk mencari jalan keluar untuk pembayar sisa itu. 

 

"Saya berencana malam ini melakukan pertemuan dengan BPD dan sangadi non aktif sebagai tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya guna mencari jalan keluar untuk membayar sisa hutang itu. Saya sebagai sangadi tidak mau mengambil keputusan sendiri tanpa ada musyawarah bersama, harus melibatkan banyak pihak BPD dan LPM. Bagi saya musyawarah itu perlu agar ketika ada hal-hal keliru bisa terselesaikan dengan baik," jelas Imran.

 

Lanjut Imran, dirinya sadar bahwa untuk melanjutkan roda pemerintahan desa saat ini salah satu tugasnya adalah menyelesaikan sisa-sisa persoalan yang ada di Desa.

 

"Sebagai sangadi Plh salah satu tugas saya adalah menyelesaikan sisa-sisa persoalan yang ada di Desa," ungkapnya.

 

Ditanya soal BPD melayangkan surat pemanggilan kepada sangadi non aktif. Imran menjelaskan, hanya sekedar memintakan penjelasan terkait pembelian tanah.

 

"Tidak ada hal lain, cuma sekedar memintakan penjelasan terkait pembelian tanah," pungkasnya.

(feb)

Terpopuler

Tim Basket Putra Sulut Mulai Fokus Latihan untuk P...
22 Jul 2020 03:59 - Redaksi

Pembukaan TC secara simbolis ditandai dengan penyerahan bola basket oleh Ketua Harian Perbasi Sulut  [ ... ]

Pengangguran Ini Ditangkap Karena Lakukan Pengania...
03 Sep 2020 02:35 - Redaksi

Pelaku yang ditangkap.   MANADO Kabarpost.com - Seorang lelaki berinisial BS alias Billy (18) war [ ... ]

DPRD Boltim Paripurna Ranperda LPj APBD 2018
19 Jun 2019 11:09 - Redaksi

Paripurna DPRD Boltim dalam rangka penetapan Ranperda pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2018.  [ ... ]

Karyawan Swasta Ini Dihadang 3 Pria Bertopeng
18 Jul 2019 11:59 - Redaksi

Korban saat melapor.   MANADO kabarpost.com - Nasib kurang beruntung dialami Syahrul Ridwan Napu  [ ... ]

Other Articles