Rudi Malah,kepala Dinas Sosial Boltim.

 

BOLTIM kabarpost.com - Sebanyak 2755 peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Badan Penerima Jaminan Sosial (BJPS) Kesehatan untuk warga kurang mampu di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) di nonaktifkan oleh Pemerintah Pusat.

 

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Boltim Rudy Malah mengatakan. Sejumlah 2755 peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Boltim sudah di nonaktifkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial (Kemensos). "Dimulai Tanggal 1 Agustus kemarin 2755 BPJS Kesehatan ini sudah tidak aktif," ungkapnya. Dijelaskannya, peserta PBI BPJS Kesehatan yang di nonaktifkan tersebut adalah program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang di bayarkan oleh Pemerintah Pusat melalui dana APBN. "Yang di nonaktifkan hanya BPJS Kesehatan yang di biayai oleh Pemerintah pusat. Bukan peserta BPJS Kesehatan yang di biayai melalui APBD Pemerintah Daerah," terang Malah. Menurut Kepala Dinas Sosial, Alasan Pemerintah Pusat melakukan menonaktifkan pengguna BPJS-Kes ini dikarenakan nama-nama bersangkutan tidak lagi terdaftar pada Basis Data Terpadu (BDT) Kemensos. "Menurut pendapat saya kemungkinan sejumlah penerima ini sudah tergolong orang yang sudah mampu. Yang di kategorikan sudah mampu sebagai contoh daya listrik yang sudah tinggi 1300 watt. Ketika masuk di sistem sudah langsung muncul merah bertanda yang bersangkutan sudah tergolong orang yang sudah mampu," ucap Malah. Kepala BPJS Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Fitri Tangkasihaeng saat di konfirmasi melalui Bagian Pelayanan Informasi Ekklesia di ruang kerjanya. Membenarkan penonaktifkan peserta BPJS Kesehatan dari Kemensos. "Benar, sebanyak 2755 peserta BPJS Kesehatan di Boltim sudah di nonaktifkan oleh Kementrian Sosial tertanggal 1 Agustus 2019 kemarin,"jelas Ekklesia. Terkait nasib sejumlah 2755 peserta ini, pihak Kantor PBJS Kesehatan Boltim akan melakukan konsultasi dengan Pemda terkait anggota BPJS nonaktif. "Dalam waktu dekat ini kami dari kantor PBJS Boltim akan berkoordinasi dengan Pemda, mengenai nasib penerima BPJS tersebut. Apakah akan di alihkan ke BPJS Daerah atau seperti apa, keputusannya ada di Pemerintah daerah," pungkas Ekklesia. (feb)

Terpopuler

Star Square Mall Manado Mempersembahkan Art of Act...
08 Mar 2018 04:58 - Redaksi

MANADO Kabarpost.com - Mapalus Kreatif Production (MK Pro) bersama 81 Management Jakarta dan didukun [ ... ]

Pertama di Dunia, Sulut Peringkat Sembilan Indeks ...
11 Oct 2019 03:15 - Redaksi

Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Sulut Steven Kandouw   MANADO Kabarpost.com -Bertepatan [ ... ]

Gubernur Olly : Anak Indonesia Adalah Anak "GENIUS...
17 Jul 2018 10:40 - Redaksi

Peringatan Hari Anak Nasional (HAN).   MANADO Kabarpost.com - Hari Anak Nasional (HAN) merupakan  [ ... ]

ADVETORIAL : Genap 2 Tahun Kepemimpinan SERU, Pemk...
20 Feb 2018 01:05 - Redaksi

Nampak Bupati dan Wakil Bupati saat prosesi pemotongan kue.   BOLTIM Kabarpost.com -Pemerintah Ka [ ... ]

Other Articles
Unsrat
Unsrat 1
Unsrat 2
Unsrat 3
Fh unsrat