Ketua KPU di dampingi sekretaris dan staf ikuti rakor anggaran. 

 

BOLTIM kabarpost - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) terkait persiapan penyusunan anggaran Pemilihan Umum  (Pemilu) Kepala Daerah  serentak tahun 2020. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Sahid Jaya Yogyakarta, 22-25 Agustus 2019.

 

Rakor tersebut digelar oleh KPU Republik Indonesia, diikuti Ketua, Anggota yang membidangi Divisi Perencanaan, dan Sekretaris KPU kabupaten kota se-Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada tahun 2020. Yaitu 224 Kabupaten, 37 Kota, dan 9 Pemilihan Gubernur.

 

Peserta Rakor mengikuti pmbahasan beberapa regulasi terkait Pilkada di antaranya; Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

 

Juga Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 54 tahun 2019 tentang  Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). 

 

Peraturan Mendagri nomor 54 tahun 2019 mengatur mekanisme pendanaan, mulai dari proses penyusunan anggaran, pelaksanaan,  penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

 

"Untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, kegiatan pemilihan Bupati bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Anggaran Pilkada dirancang oleh KPU, kemudian dibahas bersama Pemerintah Daerah (Pemda),"Kata Ketua KPU Boltim Jamal Rahman,melalui aplikasi WhatsApp, Senin (26/08/2019).

 

Lanjut dikatakan Jamal, usulan anggaran dari KPU akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), kemudian hasil pembahasan itu dirumuskan dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), yang akan ditandatangani oleh Bupati dan Ketua KPU. Penandatangan NPHD juga diatur jadwalnya yaitu paling lambat satu bulan sebelum tahapan pemilihan dimulai.

 

"Sementara pencairan dana dilaksanakan paling lambat 14 hari sejak ditandatanganinya NPHD. Jika pencarian secara bertahap, maka dalam ketentuan Permendagri itu paling sedikit 40℅ dari total anggaran, dan tahap kedua paling sedikit 50℅ dilakukan pada 4 bulan sebelum hari pemungutan suara, tahap ke 3 paling kurang 10℅ dilakukan pada 1 bulan sebelum hari pemungutan suara,"jelas Rahman.

 

(feb)

Terpopuler

Diduga Tak Miliki Cukup Keahlian Merenang, Warga T...
10 Sep 2019 02:36 - Redaksi

kondisi korban saat setelah di evakuasi warga untuk di larikan ke Puksesmas terdekat.   BOLTIM k [ ... ]

Manado Sabet Juara Umum di PORPROV Sulut 2017 Mina...
17 Oct 2017 14:59 - Redaksi

Manado, Kp - Dalam Pekan Olah Raga Provinsi (PORPROV) Sulawesi Utara ke-9 di Kabupaten Minahasa, kot [ ... ]

Kementrian Pendidikan Sosialisasi Aplikasi Ruang G...
28 Feb 2018 09:37 - Redaksi

Saat sosialisasi aplikasi.    MANADO Kabarpost.com - Para siswa SMA dan Perguruan Islam Manado ( [ ... ]

R3D Pemimpin Penuh Kesederhanaan
25 Feb 2018 15:45 - Redaksi

Calon Bupati Minahasa, Roy Roring saat foto bersama warga dalam acara HUT.   MANADO Kabarpost.com [ ... ]

Other Articles
Kpu
Kpu manado