Lokasi perkara sengketa lahan. 

 

BITUNG kabarpost.com -- Agenda eksekusi lahan di Kelurahan Girian Weru Dua, Kecamatan Girian, Rabu (25/09) oleh Pengadilan Negeri Kota Bitung terhambat.

 

Perwakilan BPN Kota Bitung yang diundang untuk mengikuti proses eksekusi tiba-tiba “linglung” saat diminta untuk menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi sengketa antara pemohon eksekusi Bamby Laru dengan ternohon Marietje T Rombot.

 

Padahal proses eksekusi sendiri berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 4 Juni 2017, No. 55/ Pdt.G/2010/PN.BTG, tentang pelaksanaan eksekusi tapi BPN berkilah belum menerima surat terkait rencana eksekusi.

 

“Harus ada prosedur yang dilewati pemohon agar kami bisa menunjukkan batas-batas tanah yang menjadi sengketa,” kata perwakilan BPN Kota Bitung, Hendrik.

 

Mendengar alasan perwakilan BPN itu, Ketua Pengadilan Negeri Kota Bitung, Muhammad Alfi Sahrin Usup langsung menunjukkan surat yang ditujukan ke BPN terkait permohonan pengukuran lahan yang disengkerakan tertanggal 02 Februari 2019.

 

Namun Hendrik tetap bersikukuh tidak mau menunjukkan batas-batas tanah yang akan dieksekusi dengan alasan pihak pemohon harus mengikuti prosedur yakni mengisi surat permohonan serta melampirkan foto copy identitas yang harus dilegalisir.

 

Menanggapi sikap BPN itu, kuasa hukum Bamby Laru, Christiano Janis SH mengaku tidak habis pikir dengan sikap “linglung” yang kesannya ingin menghambat proses eksekusi.

 

“Padahal BPN hadir hanya untuk menunjukkan batas sesuai sertipikat yang mereka terbitkan, bukan malah mengulur-ulur waktu proses eksekusi hingga akhirnya batal dilakukan,” kata Christiano.

 

Christiano mengaku sangat kecewa dengan sikap BPN yang hanya mengada-ada sehingga proses eksekusi batal dilakukan.

 

“Kami akan layangkan gugatan ke BPN karena klien kami harus menanggung kerugian puluhan juta untuk menyiapkan sarana proses eksekusi,” ungkapnya.

 

Dugaan BPN coba menghambat proses eksekusi kata Christiano bukan tanpa dasar, mengingat ketika pihaknya mengikuti apa yang disampailan Hendrik mengajukan permohonan dan persyaratan lainnya terungkap jika proses itu adalah proses yang sudah dilewati ketika sengketa berproses di Pengadilan Negeri Kota Bitung.

 

“Inikan koyol namanya, putusan eksekusi sudah ada tapi BPN malah kembali meminta untuk mengukur tanah yang menjadi bidang sengketa seperti saat awal proses persidangan,” tegasnya.

 

(Valdho)

Terpopuler

Kantongi SK Menkumham, Siregar Sah Jabat Pengurus ...
27 Jan 2018 16:45 - Redaksi

SK Menkumham. MANADO Kabarpost.com - Masih dengan kilau debat sah-tidak-sah dalam pemilihan kepengu [ ... ]

Kantongi Bukti-bukti, Pemkab Boltim Siap Laporkan ...
06 Feb 2018 05:15 - Redaksi

Hendra Tangel   BOLTIM Kabarpost.com - Bukti-bukti pelanggaran hukum yang dilakukan AM alias Arth [ ... ]

Ratusan Siswa Ikut OSN Tingkat Manado
28 Feb 2018 18:07 - Redaksi

Para siap yang siap mengikuti lomba OSN.     MANADO Kabarpost.com - Olimpiade Sains Nasional (O [ ... ]

Satpoldankar Boltim Ajukan Proposal ke Kementrian
31 May 2018 04:13 - Redaksi

Ruslan Jarangkala.    BOLTIM kabarpost.com – Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Bol [ ... ]

Other Articles
airmadidi
amurang