Aks yang dilakukan oleh berbagai element.

 

MANADO Kabarpost.com - Aksi damai berbagai Elemen masyarakat tergabung koalisi Masyarakat cinta damai masyarakat sulut yakni, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulut, Swapar, PMKRI, Pers Mahasiswa, Swara Manguni, Ansor, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) melakukan aksi damai di tugu zero Point dan kantor DPRD Provinsi Sulut, Kamis (26/9/19).

 

Aksi tersebut 'Sulut Menggugat' menyapakan orasi di zero point dan dilanjutkan di depan kantor DPRD Provinsi.

 

Orasi di DPRD Sulut di terima 5  perwakilan anggota dewan.

 

Dalam orasinya, menyampaikan penolakkan terhadap rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) berisikan 10 pasal yang dinilai membelenggu kemerdekaan pers, “Setelah kami melakukan pengkajian RKUHP itu, kami mendapati 10 pasal karet yang mengancam kebebasan pers. Padahal tugas kami sudah sangat jelas yakni menjadi sumber informasi dan menjadi sarana dalam menyuarakan ketidak-adilan serta mengontrol kinerja pemerintah. Jika ada pemberitaan yang menyangkut kritikan, bila RKUHP ini ditetapkan, maka kami bisa dipidanakan. Jadi dengan tegas kami menolak RKUHP ini ditetapakan,"ujar Ketua AJI Manado Lynvia Gunde.

 

Desakan mencabut UU KPK, meminta pengesahan UU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), membatalkan rencana menaikkan iuran BPJS, pencabutan subsidi listri serta pembatalan pengesahan RUU kontroversi lainnya.

 

“Kemerdekaan pers saat ini kembali digoyakkan dengan adanya RKUHP yang kami nilai akan membatasi tugas-tugas jurnalistik bagi wartawan dan media dalam penyebaran informasi bagi publik. Padahal, kemerdekaan pers sudah diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Kebebasan Pers,”sebut ahli pers perwakilan Dewan Pers di Sulut Joseph Ikanubun.

 

Bahkan ketua IJTI Sulut Amanda Komaling menegaskan Penundaan penetapan terhadap RKUHP bukan yang menjadi harapan kami. "Kami meminta para wakil rakyat di DPR RI menghapus pasal-pasal yang mengancam kebebasan pers di Indonesia. Kami tidak akan pernah berhenti menyuarakan penolakkan terhadap RKUHP itu yang didalamnya terdapat pasal-pasal multi tafsir,"cetus Amanda Komaling.

 

Kami mendesak DPR RI memperbaharui pasal-pasal kontroversi yang berada di RKUHP. Dan kami meminta agar RUU PKS segera disahkan menjadi UU. Jangan menunggu makin banyak lagi korban kekerasan seksual dari predator-predator yang saat ini bebas berkeliaran," sambung  perwakilan LPA Sulut Abas, Secara bergantian perwakilan koalis menyerukan.

 

“Kami sangat yakin para anggota dewan disini memiliki jaringan di DPR RI untuk menindaklanjuti aspirasi yang sudah kami sampaikan. Kami membutuhkan sikap politik terkait persoalan yang sedang dihadapi bangsa ini dengan adanya sejumlah peraturan perundang-undangan kontroversi yang menimbulkan reaksi dari sebagian besar masyarakat Indonesia di hampir seluruh provinsi,"tegas Ronny Buol.

 

Seruan tersebut disikapi dan didengar calon anggota yakni Wenny Lumentut, oleh para wakil rakyat yakni dua calon wakil ketua DPRD Sulut James Arthur Kojongian dan Billy Lombok sertaNick Aditya Lomban dan Ronal Sampel menangapinya.

 

“Ada ungkapan, ketidak-benaran yang terstruktur mampu dikalahkan oleh kebenaran yang tidak terstruktur. Artinya apa? Rancangan perundangan-undangan ini sangat penting disosialisasikan terlebih dahulu. Kita dorong saja agar RKUHP yang saat ini ditunda dibicarakan dulu dengan seluruh provinsi. Supaya selain rekomendasi yang teman (peserta aksi) telah disampaikan dan akan kami bawa nanti di DPR RI, itu juga akan melibatkan elemen-elemen di daerah sebagai representasi dari masyarakat dan keahlian masing-masing. Saya melihat dan membaca, ada banyak kekurangan dan kelemahan yang disampaikan dari RUU Agraria, RKUHP dan RUU lainnya. Karena banyak masyarakat yang merasa tidak dilibatkan. Hukum itu dibentuk dari etika. Ketika etika bersebrangan dengan keadilan, maka keadilan itu akan mencari jalannya sendiri. Inilah contohnya (aksi demo). Kehadiran kawan-kawan disini adalah bagian dari mencari keadilan untuk didengarkan pemerintah pusat. Kita perlu naskah dari RUU untuk membahas secara komperensif apa yang digugat. Jangan sampai RUU sudah disahkan baru kita membawa aspirasi penolakkan dari daerah,"kata Lombok.

 

Lumentut menyampaikan terima kasih karena sudah datang menyampaikan aspirasi.

 

"Kami membuka lebar-lebar pintu DPRD Sulut, asalkan penyampaian aksi dilakukan secara tertib. Apa yang disampaikan pasti akan kami tindaklanjuti ke DPR RI maupun ke Presiden,"tukasnya. 

 

(tian)

Terpopuler

Pjs Gubernur Agus Fatoni Tiba di Sulut
26 Sep 2020 07:53 - Redaksi

Pjs Gubernur Fatoni saat tiba di VVIP Bandara Sam Ratulangi Manado.   MANADO Kabarpost.com - Pjs  [ ... ]

Bencana Longsor, Selamat Tinggal "Pak Aiptu Kifny ...
16 Jan 2021 13:02 - Redaksi

Aiptu Kifny Kawulur.   MANADO Kabarpost.com - Aiptu Kifny Kawulur (49) yang bertugas di Polsek Ti [ ... ]

HKGB ke 68, Bhayangkari Minsel Gelar Baksos Untuk ...
14 Aug 2020 10:40 - Redaksi

Bakti sosial yang dilakukan Bhayangkari Minsel.   MINSEL Kabarpost.com - Bhayangkari Cabang Minah [ ... ]

Tambengi: Minahasa Kedepan Membutuhkan Sosok Seper...
02 Apr 2018 12:56 - Redaksi

Royke Roring saat menyambangi warga Desa Lemoh, Minahasa.    MINAHASA Kabarpost.com - Dukungan b [ ... ]

Other Articles
Fh unsrat
Elena
Elena 2
Paskah