Pihak BPJS  saat mensosialisasikan dampak kenaikan BPJS kepada awak media. (Foto.Ain) 

 

 

MANADO Kabarpost.com - Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi mengalami kenaikan sebesar 100 persen pada Kamis (24/10/2019).

Kenaikan iuran itu berlaku bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja.

Adapun aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Menurut Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah Suluttengomalut Dasrial, kenaikan iuran BPJS Kesehatan dikarenakan adanya tunggakan yang cukup besar oleh peserta. 

"Makanya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan," ujarnya, saat Ngopi Bareng JKN-KIS, Rabu (6/11/2019).

Namun lanjut Dasrial, perubahan ini mengalami pro dan kontra. 

"Makanya, kami wajib menyampaikan informasi kepada masyarakat luas di wilayah pelayanan kami atas adanya penyesuaian dan rasionalisasi iuran kepesertaan BPJS Kesehatan,” ungkapnya.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Monitoring dan Evaluasi dr Hendra Rompas mengatakan kenaikan iuran atau disebut juga dengan penyesuian iuran. Di mana, yang seharusnya dibayarkan iuran peserta JKN-KIS segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau peserta mandiri kelas 1 adalah sebesar Rp 274.204,- per orang per bulan, kelas 2 adalah Rp 190.639,- per orang per bulan, dan kelas 3 adalah Rp 131.195,- per orang per bulan.

"Namun, hasil perhitungan besaran iuran segmen PBPU ini sangat tinggi sehingga diperkirakan tidak terjangkau daya beli masyarakat," uajrnya.

Untuk mengantisipasinya, lanjut Ronpas yakni dengan dibantu subsidi besaran iuran terhadap segmen PBPU. 

"Hal inilah yang dilakukan pemerintah sehingga penyesuaian iuran bagi peserta mandiri tidak sebesar yang seharusnya," terangnya.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, pemerintah menetapkan iuran peserta mandiri kelas 1 sebesar Rp 160.000,- (58% dari iuran

yang seharusnya), kelas 2 sebesar Rp 110.000,- (58% dari iuran yang seharusnya), dan kelas 3 sebesar Rp 42.000,- (32% dari iuran yang seharusnya).

Dengan adanya penyesuaian iuran ini diharapkan fasilitas kesehatan lebih maksimal lagi.

“Penyesuaian iuran ini yang akan berlaku mulai 1 Januari 2020 harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan,” pungkasnya.

Adapun, kegiatan itu dihadiri pula Raymon S. Liuw SE Asisten Deputi Bidang SDMU KP, Prabowo Kacab BPJS  Manado, Rudi Siahaan Asisten Deputi Bidang PKMR dan jajaran BPJS Kesehatan Wilayah Suluttenggomalut serta puluhan media, baik cetak, online maupun elektronik. 

(Ain)

Terpopuler

Dugaan Penyalahgunaan APBD, Bupati Talaud Diciduk ...
30 Apr 2019 05:22 - Redaksi

KPK saat membawa Bupati Talaud Sri Wahyuni.   MANADO Kabarpost.com - Lagi, Komisi Pemberantasan K [ ... ]

PERS Sentuh Daerah Boltim
25 Jan 2019 11:09 - Redaksi

peserta giat gathering PERS .   BOLTIM kabarpost.com -  Program Emas Rakyat Sejahtera (PERS) mem [ ... ]

Olly: Paskah telah Memperkuat Iman Umat Kristiani
21 Apr 2019 16:39 - Redaksi

Perayaan Paskah dirangkaikan dengan perayaan HUT ke-49 Jemaat GMIM Wilayah Manado Tenggara.      [ ... ]

Hebat, Tiga Siswa SMAN 9 Manado Maju di Tingkat Na...
09 May 2019 16:23 - Redaksi

Drs Meidy Tungkagi.   MANADO Kabarpost.com - Kepala SMAN 9 Binsus Manado Drs Meidy Tungkagi,MSi m [ ... ]

Other Articles
Fh unsrat
Elena
Elena 2
Paskah