Bersama Kapusdatin Asmawa Tosepu AP, Msi.

 

MINSEL Kabarpost.com - Bupati Minahasa Selatan Franky Donny Wongkar, SH didampingi Staf Ahli Bupati bidang Politik Hukum dan Pemerintahan yg juga sebagai Plt Kadis PU Dekky Tuwo, SSos  berkunjung ke Pusat Data dan Informasi Kemendagri yang diterima langsung oleh Kapusdatin Asmawa Tosepu AP, Msi dalam rangka konsultasi penerapan Sistim Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Sebagai Sistim yg baru perlu mengkonsultasikannya agar sistim ini bisa diterapkan dengan baik di Kabupaten Minahasa Selatan. Jakarta (26-03-2021).

 

Kunjungan ini mendapat sambutan yang baik dari Kapusdatin Asmawa Tosepu, AP.MSI yang juga mantan pejabat di Minsel saat kepemimpinan Bupati Drs. Ramoy Markus Luntungan Asmawa pernah dipercayakannya sebagai Kabag Organisasi Setdakab Minahasa Selatan. 

 

Asmawa menjelaskan, bahwa SIPD adalah suatu sistim yg berkesinambungan mulai dari perencanaan sampai pada pembiayaan. 

 

" Apabila diterapkan dengan sungguh- sungguh akan sangat menguntungkan pihak Pemda terutama dalam hal pengawasan, pengendalian dan evaluasi." Jelas Asmawa

 

Agenda selanjutnya Bupati Minsel FDW mengunjungi Direktorat Otonomi Daerah yg diterima dengan baik oleh Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah SSTP, ME. 

 

 

Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah Ditjen Otda Kemendagri Cheka Virgowansyah SSTP, ME

 

Pertemuan tersebut mengkonsultasikan berbagai hal yang berkaitan dengan Kelembagaan dan Kepegawaian. 

 

Bupati FDW tidak mau menabrak aturan, Karena itu sebelum mengeluarkan kebijakan harus berkonsultasi dengan atasan dalam hal ini Menteri Dalam Negeri melalui pejabat terkait.

 

Hal - hal yang dikonsultasikan antara lain berkaitan dengan penguatan Kelembagaan dan Kepegawaian antara lain masalah Mutasi atau roling jabatan yang dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Pemilukada dimana 6 bulan sebelum pemilihan dan 6 bulan sesudah pelantikan Kepala Daerah tidak bisa mengadakan roling atau mutasi jabatan kecuali mendapat rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. 

 

Cheka menjelaskan apabila ada usul mutasi jabatan dari Kepala Daerah, pihaknya akan mengkaji secara cermat dan apabila memenuhi syarat maka akan dikeluarkan rekomendasi. 

 

" Rekomendasi untuk mutasi eselon 2 ditandatangai langsung oleh Mendagri sedangkan eselon 3 dan 4 cukup ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah." Katanya.

 

Menurut Cheka, Bupati harus selektif dalam menentukan pejabat, disarankannya untuk memilih pejabat yang loyal dan mampu menjalankan visi dan misinya Bupati. 

 

" Namun hindari adanya pejabat yang nonjob kecuali pejabat  tersebut benar- benar telah melanggar peraturan perundang undangan atau melanggar  etika PNS serta tidak mampu menjalankan tugas dengan baik." Tutup cheka

 

Pertemuan berlangsung di Gedung Kementrian Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara No.7, RT.5/RW.2, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110

 

(Fanly)

Terpopuler

Wakili Walikota GSVL, Wawali Mor Resmikan Service ...
22 Nov 2019 01:15 - Redaksi

Wawali Mor saat meresmikan Service Point Perizinan Kecamatan Tuminting.   MANADO Kabarpost.com -  [ ... ]

Ratusan Siswa SMKN 1 Airmadidi Ikuti UKK
04 Apr 2019 09:07 - Redaksi

  Airmadidi Kabarpost.com - Sebanyak 277 siswa-siswi SMKN 1 Airmadidi unjuk kebolehan dalam Uji Ko [ ... ]

SMA Kristen Irene Manado Juara PMR se-Sulut
08 May 2019 12:44 - Redaksi

SMA Kristen Irene Manado.   MANADO Kabarpost. com - Pengembangan bakat minat pada siswa didik, me [ ... ]

Dies UTSU Manado ke-12, Pastor Dismas : Civitas UT...
02 Aug 2019 03:43 - Redaksi

Dies Natalis UTSU.   MANADO Kabarpost.com -  Universitas Teknologi Sulawesi Utara (UTSU) merupa [ ... ]

Other Articles
Fh unsrat
Elena
Elena 2
Paskah