Dua penasehat hukum yang mengawal persidangan di PN Manado.

 

MANADO Kabarpost.com - Pengadilan Negeri Manado di Pengadilan Terpadu Manado kembali menggelar sidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada pekerjaan pengadaan peralatan dan mesin gedung produksi tepung ikan T.A. 2015 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, bertempat di Ruang sidang Prof. DR. H.M Hatta Ali SH. MH, Senin (5/04).

 

Pada sidang putusan tersebut,  majelis hakim Djamaludin Ismail SH, MH selaku Ketua Majelis, Pultoni SH, MH, dan Edi Darmawan SH, MH, membebaskan terdakwa Kristian Tuan Limboto.

 

" Setelah mendengar saksi saksi, ahli dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan. Memperhatikan padal 191 ayat 1 undang undang nomor 8 tahun 1981 menyatakan kalau terdakwa tidak terbukti melakukan tindakan korupsi secara bersama sama. Untuk itu terdakwa segera dibebaskan," kata ketua majelis.

 

Sementara itu, Panasehat Hukum terdakwa, Marhaendra Sangian dan Suprianto tahumang menyatakan semua sudah sesuai hasil persidangan. Dimana dalam fakta persidangan, jaksa penuntut umum tidak bisa membuktikan dakwaannya dan klien kami tidak bisa dimintai pertanggung jawaban atas proyek pengadaan ini.

 

" klien kami tidak terbukti sama sekali melakukan tindakan korupsi, untuk itu putusan yang dilakukan majelis hakim sudah benar," kata Marhaendra.

 

Seperti diketahui,  Terdakwa FFAP alias Frans (Direktur CV. BUANA LESTARI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 18 tanggal 28 Desember 2012 yang dibuat oleh Notaris Tresyiana Andaria, SH.,MH.) selaku pelaksana kegiatan Penyediaan Peralatan dan Mesin Gedung Produksi Tepung Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung T.A 2015, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak No: 08/P2DSUPKP/PNTI-P/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, pada sekitar tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung Komplek Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung Aertembaga Kota Bitung atau Gedung Produksi Tepung Ikan Kelurahan Sagerat Weru I Kecamatan Matuari Kota Bitung dengan KTL alias Kristian, Ir.LJM alias Lies, M.Si. selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung, dan Ir. FSAM alias Ferin, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.103/MEN/KU.611/2015 tentang Perubahan Kedelapanbelas Atas Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 203/MEN/KU.611/2014 Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM) dan Pengangkatan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Dana Tugas Pembantuan Lingkup Ditjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan tanggal 7 Mei 2015 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 01/P2DSUPKP-TP/IV/2015 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan / Penandatanganan SPM, Bendahara Pengeluaran, Staf Operasional, Penanggungjawab Sistem Akuntansi Keuangan, Penanggungjawab Sistem Akuntansi Barang Milik Negara Tahun Anggaran 2015 tanggal 30 April 2015, secara melawan hukum yakni Terdakwa FFAP alias Frans (Direktur CV. BUANA LESTARI) menyediakan peralatan dan mesin produksi tepung ikan tidak sesuai dengan kontrak dan tidak memiliki sertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagaimana yang diamanatkan dalam SSKK (syarat – syarat khusus kontrak) Nomor: 08/P2DSUPKP/PNTI-P/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan alat dan mesin pengolahan tepung ikan serta tidak memberikan layanan tambahan berupa pelatihan khusus bagi pengguna peralatan dan mesin produksi tepung ikan yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta semua perubahannya Pasal 6 huruf a dan SSKK Pengadaan Peralatan dan Mesin Gedung Produksi Tepung Ikan Nomor:08/P2DSUPKP/PNTI-P/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015, tidak melakukan test dan commissioning berkaitan dengan uji kelayakan dan kapasitas produksi dari peralatan dan mesin produksi tepung ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (5) huruf a dan b Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 dan perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 

Sehingga sampai saat ini alat tersebut tidak dapat difungsikan, akibat dari tidak dapat difungsikannya peralatan dan mesin pengolahan tepung ikan tersebut membuat harapan koperasi penerima bantuan untuk menaikkan taraf hidup melalui bantuan dari kementerian tidak dapat tercapai karena sampai saat ini koperasi penerima bantuan (KSU. Perikanan Tenggiri) belum beralih menggunakan alat yang lebih modern dalam pengolahan tepung ikan, melainkan masih menggunakan alat – alat tradisonal sehingga koperasi penerima bantuan (KSU. Perikanan Tenggiri) tidak dapat meningkatkan kapasitas produksi.

 

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Nomor 20/KEP-DJP2HP/2015 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2015 tanggal 07 Januari 2015 lampiran I Bab I Pendahuluan Huruf A yang menyatakan bahwa “kegiatan dekonsentrasi diharapakan juga dapat mendorong upaya pengelolaan perikanan berdasarkan asas yang tercantum dalam UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan yaitu : Asas Manfaat, asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar – besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

 

Asas Efisiensi, pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal, keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.679.217.818,00 (enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus tujuh belas ribu delapan ratus delapan belas rupiah), sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kementerian Kelautan Dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bitung Tahun Anggaran 2015 nomor LHAPKKN-370/PW18/5/2019 tanggal 13 Desember 2019.

 

(Ai)

Terpopuler

Aipda Deyidi Mokoginta Bantu Mahasiswa dan Lansia ...
13 May 2020 13:16 - Redaksi

Aipda Deyidi Mokoginta saat memberikan bantuan.   MANADO Kabarrpost.com - Komitmen Aipda Deyidi  [ ... ]

DPP KNPI Gelar Rakernas
05 Oct 2019 05:34 - Redaksi

Ketua DPP KNPI  Haris Pratama dan Sekjen DPP KNPI Jackson Kumaat.   MANADO kabarpost.com - Dewan [ ... ]

Anniv ke 10 Tahun, Ultras Kawanua, Balikpapan Berb...
02 Feb 2021 15:00 - Redaksi

(Ultras Kawanua menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Kota Manado Manado Ka [ ... ]

Hadiri Ibadah Pra Natal, Sualang Ungkap Siap Rangk...
15 Dec 2020 02:42 - Redaksi

Suasana ibadah Pra Natal Militan Ungu Muda. (Foto.ist)   MANADO Kabarpost.com - Relawan Militan U [ ... ]

Other Articles
Fh unsrat
Elena
Elena 2
Paskah