Manado, Kp - Sejak diajukannya rancangan APBD Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2018, dengan segala keterbatasan yang ada, kami telah berkomitmen untuk mampu mengakomodir segala aspek kebutuhan masyarakat didalamnya.

Komitmen ini kemudian disambut baik oleh DPRD Provinsi Sulut yang senantiasa memberikan masukan, informasi, rekomendasi sekaligus kritik  yang  membangun dalam rangka penyempurnaan  berbagai kekurangan. 

Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven O.E Kandouw dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi  Sulut, dengan agenda Pengambilan Keputusan Terhadap Ranperda Tentang APBD  Provinsi Sulut T.A  2018 yang akan tetetapkan  sebagai Perda, Kamis ( 16/11/2017). 

Sejalan dengan itu, maka yang telah disepakati kerangka APBD 2017  Pendapatan.

Total pendapatan ditatapkan sebesar  Rp. 3.778.595.766.441,- bertambah Rp.222.222.966.441 atau sebesar 6, 25% dibanding dengan APBD T.A 2017. 

"Dengan rincian : Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 1.168.433.686.441, Dana Rp. 2.586.412.080.000,- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebesar Rp. 23.750.000.000,-. 

Belanja, Total Belanja Daerah ditetapkan sebesar Rp.4.179.095.766.441, bertambah sebesar Rp. 606.753.266.441 atau 16,98% dari APBD tahun 2017 dengan rincian.

Anggaran Belanja Tidak Langsung ditetapkan sebesar Rp.2.196.086.886.053,- Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 1.983.008.880.388,-  yang diperuntukan bagi kepentingan publik.

Pembiayaan Daerah , penerimaan Pembiayaan Daerah ditetapkan sebesar Rp. 450.500.000.000 sementara Pengeluaran Pembiayaaan Daerah ditetapkan sebesar Rp.50.000.000.000,-," papar Wagub. 

Lanjut kata Wagub, kerangka pendanaan ini tentu tetap memperhatikan dan mengedepankan prinsip -prinsip penganggaran.

"Pertisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran serta taat pada azas," ujar Kandouw.

Merespon rekomendasi badan anggaran telah menyampaikan beberapa  tentang kinerja Polisi Pamong Praja  diharapkan mendapatkan pengadaan alat kelengkapan

"Polisi Pamong Praja  ini diharapkan mampu menjaga terutama mengamankan perda-perda yang telah ditetapkan oleh lembaga dewan terhormat dan tidak kalah penting Pol PP akan dipakai untuk menjaga aset -aset kita," jelas Kandouw.

Dan tentang TPA Regional di indonesia hanya 3 provinsi yang mendapatkan salah satunya Sulawesi Utara dengan alokasi sebesar 500 milyar.

"Saya ditugaskan oleh Bapak Gubernur  ke Denmark untuk mengkomparasi sistem pengolahan sampah, waktu disana kita makan bersama di tempat pengolahan sampah dan baunya tidak ada" ungkap Kandouw.

Turut hadir Forkopimda Sulut, Sekretaris Provinsi Sulut Edwin Silangen dan Pejabat Eselon 2 dilingkup Pemprov Sulut. 

 

Penulis : Ain

Terpopuler

Penguatan Program Strategis Derektorat Kemendikbud
05 Jun 2018 04:08 - Redaksi

Sejumlah kepala sekolah saat mengikuti PPSDK.    MANADO Kabarpost.com - Sebanyak 226 Kepala Sek [ ... ]

KNPI Sulut Gelar Musda XIV dan Ini Hasilnya...
30 Nov 2019 14:51 - Redaksi

Musda XIV KNPI Sulut.   MANADO Kabarpost.com - Acara pembukaan pelaksanaan Musyawarah Daerah (Mus [ ... ]

ADVETORIAL : DPRD Sulut Gelar Paripurna Pemandanga...
01 Jul 2018 09:47 - Redaksi

DPRD saat menggelar sidang Paripurna.    MANADO Kabarpost.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( [ ... ]

ADVETORIAL : Tingkatkan ASN Pemkab Boltim Jalin Ke...
09 May 2018 14:59 - Redaksi

Bupati sehan bersama Rektor UG menandatangani MOU.    BOLTIM kabarpost.com - Untuk meningkatkan [ ... ]

Other Articles
airmadidi
amurang