Manado,Kp - Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Olly Dondokambey melalui Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jemmy Kumendong mengingatkan agar Bupati/Walikota dan pejabat negara lainnya di Provinsi Sulut yang hendak ke Luar Negeri (LN) harus mengacu pada aturan yang ada.

“Karena itu semua sudah diatur dalam Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) tahun 2016 tentang Ijin Luar Negeri. Disamping itu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 76 ayat 2, itu menyampaikan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota yang akan melakukan perjalanan keluar negeri harus minta ijin,"kata Kumendong, kepada sejumlah wartawan, Rabu (6/12/2017), disela-sela kegiatan sosialisasi peraturan kebijakan hak-hak anggota DPRD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. 

Masih sambung Kumendong, di Undang-Undang itu juga disebutkan kalau tidak minta ijin ketika ke luar negeri bagi Gubenur, Bupati/Walikota dapat di nonaktifkan selama 3 bulan. “Ijin untuk keluar negeri diajukan 1 bulan sebelum berangkat. Bagi Bupati/Walikota ijin ditujukan ke Gubernur dan Gubernur merekomendasi ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” jelasnya. 

Lanjutnya, selesai Mendagri kasih ijin, dia harus disampaikan ke Setneg (Sekretariat Negara). Setelah itu disampaikan ke Kemlu (Kementerian Luar Negeri) untuk mendapatkan exit permit. "Alurnya panjang. Makanya kalau harus keluar negeri, direncanakan dengan baik,"tukas Kumendong. 

Kumendong pun mengingatkan untuk pejabat yang keluar negeri dan mengunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus dipertanggungjawabkan dengan baik untuk apa dia pergi. 

“Itupun harus diteliti oleh Kemendagri, untuk apa dia harus keluar negeri. Dia (bupati/walikota) sebagai pejabat negara harus punya alasan yang jelas meninggalkan daerah yang dia pimpin,"ucapnya.

Disinggung kasus Bupati Talaud, yang ke luar negeri tanpa izin, Menurut sepengetahuan Kumendong, yang bersangkutan keluar negeri karena merupakan undangan dan menggunakan dana perjalanan dinas dari APBD. Kumendong juga menegaskan Bupati Talaud hingga saat ini tidak ada ijin disampaikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut.

"Tidak ada ijin dari Bupati Talaud. Informasi yang didapat dia (Bupati Talaud) keluar negeri tidak menggunakan APBD. Tetapi, mengunakan dana APBD atau tidak, tetap dia harus melapor karena dia pejabat negara. Juga harus mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku,"tandasnya.

 

Penulis : Ain

Terpopuler

Kinerja Baik Pemkab Boltim Raih Predikat B Laporan...
19 Feb 2019 12:01 - Redaksi

nampak Sekda Muhammad Assagaf menerima penghargaan dari Menteri PANRB Syafruddin.   BOLTIM kabarp [ ... ]

Seleksi KPU Talaud Tidak Transparansi
26 Nov 2018 00:07 - Redaksi

Jimmy R Tindi   TALAUD kabarpost.com - Jimmy R Tindi (JRT) Pertanyakan transparansi seleksi KPU T [ ... ]

BFC Sulut United Vs PSBS Biak, Wawan Samma Optimis...
23 Jul 2019 16:05 - Redaksi

Pelatih Tim BFC Sulut United Herry Kiswanto didampingi Kapten Tim Wawan Samma saat jumpa pers di Sta [ ... ]

Dugaan Sindikat Jual Beli Nilai di Unsrat, Pioh: D...
13 Dec 2018 14:13 - Redaksi

Novie Pioh .   MANADO Kabarpost.com - Dugaan Jual beli nilai kembali mencuat di Universitas Sam  [ ... ]

Other Articles