DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna. 

 

MANADO Kabarpost.com - Jumat (27/04/2018) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Laporan Akhir Pansus Pajak dan Retribusi Daerah yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw didampingi Wakil Ketua, Wenny Lumentut, Marthen Manoppo dan Stefanus Vreeke Runtu, serta dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulut, Steven OE Kandouw. 

Dalam rapat paripurna, DPRD Sulut mengesahkan dua Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah (Perda). 

Ketua Pansus, Noldy Lamalo dalam penyampaian laporan tentang  hasil pembahasan  Ranperda perubahan Perda Pajak daerah menyampaikan apresiasi atas responsif kepada SKPD yang bersama-sama Pansus membahas  Ranperda  hingga berjalan dengan baik sehingga bisa ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Sejumlah revisi tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah telah terjadi peningkatan pajak daerah sebesar 7,5 persen,” ujarnya. 

Menurutnya, pajak daerah yang merupakan primadona penerimaan daerah memiliki peran penting dalam mendanai pembangunan  serta membiayai pelaksanaan pemerintahan di daerah dalam meningkatkan pelayanan serta kemandirian daerah sehingga direspon serius oleh DPRD Provinsi Sulawesi Utara lewat pembentukan Panitia Khusus.

“Beberapa perubahan dalam rancangan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulut antara lain  nomor 7 tahun 2011 tentang pajak daerah tahap satu ketentuan umum pasal I angka 6, pasal  7 ayat 1 huruf  B tentang pajak progresif, Pasal 12 ayat 3,4 dan 5 yang mengatur tentang kendaraan baru dan lama serta pelaporan fiskal  mutasi kendaraan, maupun perubahan fungsi kendaraan, pasal 13 A ayat 1 tentang ketentuan bagi kendaraan berat maupun kendaraan atas air, Pasal 19 ayat 1 tarif bea balik nama kendaraan bermotor, pasal 23, Pasal 25 tentang kepemilikan kendaraan bagi instansi pemerintah serta kendaraan luar daerah, Pasal  31 dan 32 tentang pajak pembelian bahan bakar oleh pihakindustri, pertambangan dan lain sebagainya, serta pasal 73 tentang penghapusan piutang pajak,” papar Lamalo. 

Sementara itu Sekretaris Pansus, Marvel Dicky Makagansa  dalam laporan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor  1 tahun2012 tentang pajak dan retribusi daerah  yang mengacu  pada delapan landasan yang menjadi dasar hukum  sehingga hasil pembahasan isi ranperda tersebut terjadi perubahan sejumlah pasal diantaranya Pasal 12 struktur dan  besaran tarif retribusi Kesehatan, pasal 17 obyek retribusi yang meliputi pemakaian tanah,bangunan, sumber daya mineral, laboratorium  dan lain-lain.

Pansus berharap agar Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2012 dapat memberi kontribusi bagi daerah, serta memberi manfaat yang besar dari segi pendapatan  maupun masyarakat darisegi pemanfaatannya.

Sementara itu Sekretaris Pansus  Marvel Makagansa  dalam laporan tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Sulawesi Utara nomor  1 tahun 2012 tentang pajak dan retribusi daerah  yang mengacu pada delapan landasan yang menjadi dasar hukum  sehingga hasil pembahasan isi ranperda tersebut terjadi perubahan sejumlah pasal diantaranya Pasal 12 struktur dan  besaran tarif retribusi Kesehatan, pasal 17 obyek retribusi yang meliputi pemakaian tanah,bangunan, sumber daya mineral,laboratorium  dan lain-lain.

“Pansus berharap agar Ranperda tentang perubahan kedua atas peraturan daerah provinsi Sulawesi Utara nomor 1 tahun 2012 dapat memberi kontribusi bagi daerah serta memberi manfaat yang besar dari segi pendapatan  maupun masyarakat darisegi pemanfaatannya,” papar Makagansa. 

Sementara itu, dalam sambutannya  Gubernur Sulut yang diwakili Wagub, Steven Kandouw mengapresiasi DPRD Sulut melalui pansus yang telah berkomitmen serta bekerjasama dalam merampungkan  penyusunan kedua ranperda tersebut.

“Lembaga DPRD sebagai lembaga yang terhormat ini telah menghasilkan perda perubahan kedua atas peraturan daerah Provinsi Sulut nomor 7 tahun 2011 dan perubahan  kedua atas  daerah provinsi Sulawesi utara nomor 1 tahun 2012 tentang pajak dan retribusi,” ujarnya. 

Lanjut Wagub, Pemerintah akan berupaya agar pendapatan daerah semakin mengalami peningkatan dan berharap DPRD terus mengawal serta memberikan masukan.

“Sehingga apa yang dihasilkan ini untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun pelayanan kepada masyarakat,” tandas Wagub.

(Ain) 

Terpopuler

Jalankan Protokol Covid-19, Berbagai Rangkaian Keg...
18 Aug 2020 01:36 - Redaksi

Gubernur Olly saat menjadi Irup di Upacara HUT Kemerdekaan RI ke-75     MANADO Kabarpost.com -  [ ... ]

Bupati Sehan Bertemu Sahabat Lamanya, 37 Tahun Ber...
09 Jul 2019 15:15 - Redaksi

  Saat Bupati Sehan Landjar bertemu sahabat lamanya waktu kecil.    BOLTIM kabarpost - Kenanga [ ... ]

ASN dan Honda Boltim di Tuntut Pegang Teguh Trimat...
10 Apr 2019 13:14 - Redaksi

  Muhammad Assagaf, Sekda Pemkab Boltim saat menyampaikan sambutan di hadapan ASN dan Honda.    [ ... ]

Ini Cara Konkret Pemprov Sulut Lawan Covid-19
03 Apr 2020 15:22 - Redaksi

      MANADO Kabaropost.com - Pasca ditetapkannya wabah virus corona atau covid-19 menjadi pan [ ... ]

Other Articles
Unsrat
Unsrat 1
Unsrat 2
Unsrat 3
Fh unsrat