Gubernur Sulut, Olly Dondokambey saat menetapkan UMP Sulut 2019

 

MANADO Kabarpost.com - Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey, SE menetapkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan mulai berlaku di wilayahnya awal 2019 sebesar Rp. 3.051.076 per bulan.

Besaran nominal UMP yang bakal diterima para pekerja di wilayah Bumi Nyiur Melambai tersebut, mengalami kenaikan sekitar 8 persen dari pada UMP saat ini sebesar Rp 2.824.286.

Olly menyatakan bahwa besaran penetapan tersebut berdasarkan Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

Selain itu, Keppres No.107/2004 menyatakan Pemerintah dalam hal ini Gubernur berwenang menetapkan UMP dengan dapat mempertimbangkan Rekomendasi Dewan Pengupahan dalam menetapkan UMP, yang selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.

"Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pada Kamis 1 November 2018 menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Utara tahun 2019 sebesar Rp. 3.051.076," demikian bunyi Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 433 Tahun 2018.

Olly juga menyatakan akan meningkatkan pengawasan dalam penerapan UMP dan berdasarkan ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa instansi teknis yang membidangi ketenagakerjaan di Provinsi dan Kabupaten/Kota harus memberikan sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan Pergub tersebut.

Jadi, lanjut Olly, dengan ditetapkan UMP 2019 tersebut diharapkan para pelaku usaha dapat patuh pada Pergub ini dan bagi pekerja dapat meningkatkan produktivitas sehingga perusahaan berkembang dan mampu membayarkan upah kepada pekerja.

"Saya memahami penetapan ini pasti ada pro dan kontra ada yang senang ada juga yang tidak senang tapi ini bagian dari keputusan bersama yang harus dijalankan bersama," ucap Olly di Manado, Kamis (1/11/2018) sore.

Lebih lanjut, Olly menerangkan aturan yang dibuat belum sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini disebabkan masih adanya pekerja yang beban kerjanya lebih tinggi namun sama upahnya dengan pekerja yang beban kerjanya lebih rendah.

"Saya akan memperjuangkan di tingkat pusat untuk menyempurnakan aturan ini agar semua pihak mendapatkan keadilan," beber Olly.

Pertemuan ini turut dihadiri Asisten Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Rudi Mokoginta dan Kadisnakertrans Erni Tumundo.

(Ain)

Terpopuler

490 Peserta Kesetaraan Ikut Simulasi UNBK
15 Mar 2018 08:08 - Redaksi

Peserta UNBK   MANADO Kabarpost.com - Tahun kedua peserta ujian kesetaraan mengikuti simulasi Uji [ ... ]

Dinas Perpustakaan Terima Bantuan Mobil
09 Mar 2018 14:57 - Redaksi

Kadis Perpustakaan Boltim Suharto Paputungan (kiri).   BOLTIM kabarpost.com - Dinas Perpustakaan  [ ... ]

LPK RI Sulut Tegas Akan Beri Sanksi Bagi 20 Produs...
09 Feb 2018 06:07 - Redaksi

ilustrasi mie   MANADO Kabarpost.com - Akhir-akhir ini dihebohkan dengan produsen mie basah yang  [ ... ]

Kejati Sulut Tetapkan Mantan Kepala RS Ratumbuysan...
09 Nov 2017 17:34 - Redaksi

  Manado, Kp - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, kembali menetapkan JT selaku mantan Kepala RSJ Rat [ ... ]

Other Articles