Jemmy Ringkuangan 

 

MANADO Kabarpost.com - Dalam proses percepatan pengadaan barang dan jasa untuk menjawab komitmen pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw, maka Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Sulut memakai layanan e-procurement   sebagai salah satu turunan dari salah satu peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa. Hal ini diungkapkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setdaprov Sulut, Jemmy Ringkuangan, baru-baru ini. 

Ringkuangan pun menjelaskan bahwa,  e-procurement ini merupakan sistem pengadaan barang berbasis Web/internet untuk memutuskan mata rantai terjadinya Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). 

"Dalam kaitan tersebut kita menggunakan aplikasi SPSE versi 4.3, dimana didalamnya semua dalam rangka akuntabilitas publik, maka semua perangkat daerah wajib menginput program dan kegiatannya pada sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)," paparnya. 

Ringkuangan pun melanjutkan, Sebagai tanggungjawab profesionalitas penyelenggaraan barang dan jasa, sektor swasta juga wajib transparan dan akuntabilitas. "Oleh sebab itu mereka diwajibkan untuk mengisi data profil perusahaan pada sistem informasi kinerja penyedia (SIKAP), sehingga semua penyedia, datanya secara nasional di LKPP disemua LPSE itu ada," tuturnya.

Kelebihan SIKAP sendiri tambah Ringkuangan, ketika perusahaan menginput SIKAP maka sistem akan menyeleksi profesionalitas penyedia tersebut, tidak akan lagi double tenaga ahli. Setelah itu dalam bentuk akuntabilitas kepada publik juga maka rencana umum pengadaan wajib diumumkan SIKAP dan SIRUP baik di pemerintah maupun sektor swasta, sehingga nantinya dalam proses pengadaan panitia pemilihan akan menseleksi perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar secara online di SIKAP.

"Jadi tidak ada lagi perusahaan yang masuk lewat jendela atau pintu lain selain pintu utama SIKAP. Dia (perusahaan) bisa mendapatkan pekerjaan di Pemprov Sulut ketika dia sudah terdaftar di SIKAP," beber Ringkuangan sembari mengatakan, Sistem tersebut akan menseleksi perusahaan, jika benar-benar perusahaan tersebut profesional maka akan mendapatkan pekerjaan, tapi jika tidak mohon maaf karena tidak akan mendapatkan pekerjaan. "Saya mengajak bagi sektor swasta, sektor penyedia barang dan jasa untuk meningkatkan kompetensi, memperbaiki kualitas administrasi perusahaannya, sehingga bisa bersaing dengan perusahaan dari luar, karena di Perpres 16 tahun 2018 ini, menyarankan siapa saja di Republik Indonesia ini bisa berkompetisi dalam proses barang dan jasa, termasuk dalam koperasi dan UKM, kita memberikan ruang kepada mereka," tandasnya.

(Ain)

 

Terpopuler

ADVETORIAL : Enam Fraksi DPRD Setuju Ranperda Paja...
27 Apr 2018 10:25 - Redaksi

DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna.    MANADO Kabarpost.com - Jumat (27/04/2 [ ... ]

Program Tali Kasih Pemkot Bitung Dapat Apresiasi D...
07 Nov 2019 15:37 - Redaksi

Wali Kota Bitung saat Menerima Hadiah dari BPJS ketenagakerjaan.


BITUNG Kabarpost.com - Program Tali  [ ... ]

Gubernur Olly Kembali Terima Penghargaan Kihajar M...
13 Oct 2018 15:02 - Redaksi

Gubernur Olly saat menerima penghargaan dari Kemendikbud RI.    MANADO Kabarpost.com - Komitmen  [ ... ]

Firasat Resmi Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan ...
01 Mar 2018 05:11 - Redaksi

Kabid Humas, Kombes Pol Ibrahim Tompo   MANADO Kabarpost.com - Lelaki FM alias Firasat (50-an), o [ ... ]

Other Articles
Kpu
Kpu manado