Rakor Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Tahun 2019 yang digelar beberapa waktu lalu 

 

 

MANADO Kabarpost.com - Setelah dilaksanakan Rapat Koordinasi Konsultasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pengelolaan Potensi Kawasan-kawasan perbatasan tahun 2019 oleh Badan Perbatasan beberapa waktu lalu, disimpulkan dan disepakati beberapa hal sebagai rencana kerja dan untuk ditindaklanjuti. Hal ini diungkapkan, Kepala Badan Perbatasan Provinsi Sulut, Djemi Gagola melalui Kepala Bidang Koordinasi Pelaksanaan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan, Ricky R Rumopa BA SE, Rabu (20/02/2019). 

Rumopa menjelaskan, ada beberapa hal yang disimpulkan dan akan ditindaklanjuti, diantaranya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib membangun kawasan perbatasan, agar tidak tertinggal dengan kawasan perbatasan negara tetangga sesuai program Presiden Jokowi, melalui Nawacita ke 3. Pemerintah daerah kepulauan segera mengusulkan ke pemerintah pusat perihal pengembangan lokasi prioritas (Lokpri) didaerah kawasan perbatasan. "Permasalahan mengenai pemadaman listrik dan bahan bakar minyak (BBM) kapal perintis perlu mendapat perhatian khusus oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta stakeholder  terkait, agar permasalahan tidak berlarut-larut sehingga perlu dikoordinasikan lebih lanjut," terang Rumopa yang didampingi, Kasub Vera G Tiwa SP MSi.

Ia pun melanjutkan, untuk perlu ditindaklanjuti juga diberbagai bidang,diantaranya bidang perkebunan, pembudidayaan tanaman pala sebagai produk utama, tanaman pisang sebagai bahan baku uang kertas dan arang tampurung untuk eksport dari daerah perbatasan, legitimasi kelompok tani dalam pengusulan proposal ke kementrian dan lembaga dan keberpihakan pemerintah dalam penentuan harga kopra. "Kemudian dalam bidang perdagangan, mendorong penanam modal dan meningkatkan peran investor di kawasan perbatasan serta legalisasi perdagangan Wine dan Ayam Philippine," jelasnya lagi sambil diiyakan Tiwa.

Untuk bidang kesehatan juga pemenuhan standar minimum pelayanan sosial masyarakat dengan pembangunan Rumah Sakit di Karatung dan Marampit, Puskemas keliling antar pulau/transportasi laut di Kecamatan Marore, Kecamatan Kendahe dan Kecamatan Makaheli, juga pengadaan peralatan medis. 

"Mengingat bahwa kawasan perbatasan adalah kawasan yang sangat strategis, maka percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara harus mengimplementasikan kebijakan-kebijakan melalui langkah yang konkrit dengan didasari pada komitmen yang kuat untuk mewujudkan azaz keadilan bagi masyarakat di kawasan perbatasan negara, sehingga tujuan untuk membangun perbatasan menjadi mandiri, berdaulat dan sejahtera serta aman dapat tercapai," pungkas Rumopa sembari mengatakan, dalam waktu dekat ini Badan Perbatasan akan turun lapangan untuk menindaklanjuti, terutama di lokasi-lokasi prioritas.

(Ain)

 

Terpopuler

Sekretaris DPRD Sulut Resmi Ditetapkan Sebagai Ter...
21 Oct 2019 11:13 - Redaksi

Kasat Reskrim Polresta Manado AKP Thommy Aruan SH SIK MH,   MANADO Kabarpost.com - Sekertaris DPR [ ... ]

Resmikan Gerai PMI, Wapres Apresiasi Kinerja PMI S...
19 Mar 2018 13:26 - Redaksi

Wapres RI, Jusuf Kalla saat meresmikan gerai PMI. (Foto:ist)   MANADO Kabarpost.com - Wakil Presi [ ... ]

12 Desember Pra Natal SMPN 14 Manado, Libatkan Kel...
06 Dec 2017 07:58 - Redaksi

Manado,Kp - Menyongsong Kelahiran Tuhan Yesus Kristus, 25 Desember 2017, siswa-siswi SMPN 14 Manado  [ ... ]

Geral Cs Aniaya Siswa SMA
27 Nov 2019 11:12 - Redaksi

Mapolresta Manado.   MANADO Kabarpost.com - Kasus penganiayaan kembali terjadi di kota Manado. Ka [ ... ]

Other Articles
airmadidi
amurang