Ilustrasi Kartu BPJS 

 

JAKARTA Kabarpost.com  – Pemerintah resmi menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 yang mengatur mengenai penyesuaian besaran iuran peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). 

Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma’ruf mengatakan bahwa diterbitkannya kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan putusan Mahkamah Agung.

“Perlu diketahui juga, Perpres yang baru ini juga telah memenuhi aspirasi masyarakat seperti yang disampaikan wakil-wakil rakyat di DPR RI, khususnya dari para Anggota Komisi IX, untuk memberikan bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU)/mandiri dan BukanPekerja kelas III,” jelas Iqbal, Rabu (13/05/2020).

Ia menerangkan, besaran iuran JKN-KIS peserta PBPU dan BP/Mandiri untuk bulan Januari, Februari, dan Maret 2020, mengikuti Perpres Nomor 75 Tahun 2019, yaitu Rp 160.000 untuk kelas I, Rp 110.000 untuk kelas II, Rp 42.000 untuk kelas III. Sementara untuk bulan April, Mei, dan Juni 2020, besaran iurannya mengikuti Perpres Nomor 82 Tahun 2018, yaitu Rp 80.000 untuk kelas I, Rp 51.000 untuk kelas II, dan Rp 25.500 untuk kelas III.

“Per 1 Juli 2020, iuran JKN-KIS bagi peserta PBPU dan BP disesuaikan menjadi Rp 150.000 untuk kelas I, Rp 100.000 untuk kelas II, dan Rp 42.000 untuk kelas III,” tutur Iqbal.

Sebagai wujud perhatian dan kepedulian pemerintah terhadap kondisi finansial masyarakat, lanjut Iqbal, pemerintah menetapkan kebijakan khusus untuk peserta PBPU dan BP kelas III. Tahun 2020, iuran peserta PBPU dan BP kelas III tetap dibayarkan sejumlah Rp 25.500. Sisanya sebesar Rp 16.500, diberikan bantuan iuran oleh pemerintah.

“Kemudian, pada tahun 2021 dan tahun berikutnya, peserta PBPU dan BP kelas III membayar iuran Rp 35.000, sementara pemerintah tetap memberikan bantuan iuran sebesar Rp 7.000,” tambahnya.Iqbal juga mengatakan, sebagai upaya mendukung tanggap Covid-19, pada tahun 2020 peserta JKN- KIS yang menunggak dapat mengaktifkan kepesertaannya kembali dengan hanya melunasi tunggakan iuran selama paling banyak 6 bulan.

“Sisa tunggakan, apabila masih ada, akan diberi kelonggaran pelunasan sampai dengan tahun 2021, agar status kepesertaaannya tetap aktif. Untuk tahun 2021 dan tahun selanjutnya, pengaktifan kepesertaan harus melunasi seluruh tunggakan sekaligus,” ujarnya.

(Ain)

 

Terpopuler

Rakorda Pemberdayaan Koperasi & UKM, Silangen : Ki...
22 Mar 2018 14:04 - Redaksi

Foto bersama usai kegiatan.    MANADO Kabarpost.com - Perkembangan perekonomian Sulawesi Utara s [ ... ]

Tingkatkan Pelayanan, Tiga Puskesmas di Boltim Bak...
30 Aug 2019 13:53 - Redaksi

Eko Marsidi, Kadis Kesehatan.   BOLTIM kabarpost - Guna meningkatkan pelayanan kesehatan Tiga Pus [ ... ]

Sulut Tuan Rumah Konferensi Nasional FKUB, Gubernu...
10 Mar 2020 14:22 - Redaksi

Gubernur Olly bersama Asosiasi FKUB foto bersama dengan Wapres RI Ma'ruf Amin usai pertemuan. (Foto. [ ... ]

Gubernur dan Wagub Ibadah Natal Bersama Gembala Da...
03 Jan 2019 12:27 - Redaksi

Foto bersama usai kegiatan ibadah natal   MANADO Kabarpost.com - Gubernur Sulawesi Utara Olly Don [ ... ]

Other Articles
airmadidi
amurang