peserta PIM II. 

 

BOLTIM kabarpost.com - Merupakan suatu kewajiban dalam diri seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pengembangan kepemimpinan demi jenjang karir. Menjadi tujuan utama Priyamos untuk mengikuti Pendidikan dan pelatihan (Diklat).

 

Priyamos merupakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), salah satu pejabat eselon II yang mengikuti Diklat Kepemimpinan tingkat II yang di laksanakan oleh Kentrian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jakarta. 

 

Dikatakan Priyamos, selama 40 hari dirinya ikut Diklat PIM II di Jakarta. Dan terhitung Senin hari ini, sudah mengikikutinya. Kegiatan ini dibuka langsung Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo.

 

Diketahui, Sekwan Boltim, Priyamos merupakan satu-satunya pejabat daerah yang tergabung dalam Diklat bersama sejumlah pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

 

Terpisah, Bupati Boltim, Sehan S Landjar SH, mengatakan, Diklat tersebut penting diikuti. Hal itu untuk meningkatkan potensi kepemimpinan dalam mengelola dan memimpin organisasi di daerah.

 

“Ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan,” kata Sehan

 

Menurut Sehan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Diklat kepemimpinan ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi kebutuhan kompetensi.

 

Perlu diketahui kata Sehan, kompetensi bagi ASN, sangat penting sebagai seorang pemimpin pemerintahan terlebih lagi pada jenjang jabatan pemimpin tinggi pratama.

 

“Kompetensi yang harus dikuasai, yaitu kemampuan untuk merencanakan kebijakan strategis, mengoordinir, mengkoordinasikan, dengan stakeholder serta mengendalikannya, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan inovatif,” terang Sehan.

 

Ditambahkanya, pentingnya kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 233 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah. Pemerintah menjadi sangat krusial sehingga berbagai inovasi kebijakan strategis khususnya di daerah harus dilakukan dalam rangka penguatan kebijakan desentralisasi, penguatan keseimbangan pemerintah pusat dan daerah, memastikan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dapat dilaksanakan sesuai kompetensi pemerintahan. Dengan demikian, kompetensi manajerial dan kompetensi pemerintahan merupakan dua sisi mata uang yang saling melengkapi dan menguatkan dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional dan berkelas.

 

“Seorang ASN, merupakan suatu kewajiban dalam megikuti diklat demi jenjang karirnya di birokrasi,” imbuhnya. .

(feb)

Terpopuler

AARS Terus Sapa Konstituennya Dibeberapa Titik di ...
23 Oct 2020 13:57 - Redaksi

Andrei Angouw saat foto bersama warga di Pakowa. (Foto.ist)     MANADO Kabarpost.com - Sebagai  [ ... ]

Kampanye Dialogis, Iksan Pakaya Berpesan Kedepanka...
12 Apr 2019 12:46 - Redaksi

  Kampanye Dialogis Muh Iksan Pakaya caleg DPRD Boltim nomor urut 2 dapil 1 dari PAN.        [ ... ]

Kejari Manado Eksekusi Terdakwa Net Invest
04 Apr 2019 10:32 - Redaksi

Keduanya dibawa ke rutan Malendeng.   MANADO kabarpost.com - Setelah hampir 3 tahun  menunggu ke [ ... ]

Oma Ester Tewas Tertimpa Pohon
05 Aug 2019 13:52 - Redaksi

Bencana pohon tumbang disalah satu rumah.   MANADO kabarpost.com - Bencana alam pohon tumbang kem [ ... ]

Other Articles
Fh unsrat
Elena
Elena 2
Paskah