Seminar Nasional yang menghadirkan pembicara Mahfud MD.

 

MANADO Kabarpost. com - Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Rabu (18/08/2019 menghadirkan Prof. Dr Mohammad Mahfud MD, SH, S.U (Guru Besar Hukum Tata Negara dan Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila) sebagai nara sumber yang di laksanakan Aula FH lantai V.

 

Dekan FH Unsrat Dr Flora Kalalo, SH MH mengatakan, seminar kali ini, kami bertemakan KABINET PRESIDENSIAL DALAM SISTEM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.

 

“Menjadi kebanggaan seluruh civitas Akademika Fakultas Hukum Unsrat.l menghadirkan Prof Mahfud MD memaparkan membagi materi kepada seluruh yang hadir dalam seminar. Dan membagi ilmu kepada kita semua di Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi,"ujarnya.

 

Sementara itu, Mahfud memaparkan secara menyeluruh segala pokok-pokok pembahasan yang berkaitan dengan sistem presidensial.

 

“Dalam aturan penyusunan kabinet, pemilihan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo, apalagi dengan negara yang menganut sistem presidensial. Namun karena adanya masukan dari parpol pengusung memberikan pengaruh dalam penyusunan kabinet yang secara tidak langsung mereduksi hak prerogatif Presiden itu sendiri, inilah Imbas dari Sistem Multipartai (Multy Party System),”katanya di hadiri Forkopimda Sulawesi Utara, Pengamat Politik yang juga Akademisi Unsrat Dr Ferry Liando, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Sulawesi Utara Herwin Malonda bersama seluruh jajaran Bawaslu maupun mahasiswa dan siswa IPDN.

 

Bahkan Ketua Mahkamah Konstitusi RI ini secara umum sistem presidensial Indonesia sejak awal dilakukannya pada tahun 1945, juga negara-negara yang menganut Sistem Presidensial, ia mengatakan Sistem Presidensial di Indonesia merupakan hasil modifikasi.

 

“Sistem Presidensial kita merupakan hasil modifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan. Secara umum Sistem Presidensial itu ada Presiden dan ada Kongres atau Parlemen, kedudukan sejajar dan sifatnya tidak bisa saling menjatuhkan. Indonesia juga begitu Presiden dan DPR tidak bisa saling menjatuhkan, tetapi Presiden bisa dijatuhkan oleh MPR padahal separuhnya adalah anggota DPR, itulah salah satu modifikasi,”katanya.

 

Menurutnya persoalannya mengapa pada aplikasinya atau penerapan seringkali berbeda atau tidak sesuai, dikarenakan adanya inkonsisten terhadap konstitusi.

 

“Kita tidak konsisten, undang-undang dilaksanakan itu posistif, kita juga menegakkan keadilan yang dibuat untuk melaksanakan konstitusi, jadi membuat dan melaksanakan itu lebih penting. Nah kita mempunyai problem besar konsistensi dalam berkonstitusi,”bebernya.

 

Disinggung pelaksanaan seminar, Mahfud mengatakan jika kampus ingin maju mahasiswa harus ada dua kegiatan.

 

“Kegiatan itu berlandaskan norma akademik dan tradisi akademik. Norma akademik itu seperti jumlah SKS, syarat mengambil mata kuliah dan absen kehadiran mencapai 75 persen. Sementara tradisi akademik seperti seminar, baca buku dan diskusi serta berorganisasi. Ini merupakan tradisi yang di ikuti tokoh-tokoh kita yang menggabungkan kegiatan,”tandasnya sembari mengatakan kegiatan ini harus diperbanyak.

 

(tian)

Terpopuler

PPP Dagho Kembali Beroperasi Dengan Berbagai Kenda...
05 Feb 2018 00:19 - Redaksi

Pabrik es yang sempat vakum,  kini beroperasi kembali   SANGIHE Kabarpost.com - Pelabuhan Perika [ ... ]

Pangdam XIII/Merdeka Terima Audiensi Taruna Akmil
20 Jul 2020 11:04 - Redaksi

Penerimaan Audiensi Taruna Akmil.   MANADO Kabarpost.com - Pendam XIII/Merdeka, Pangdam XIII/Merd [ ... ]

Walikota GSVL Hadiri Groundbreaking Pembangunan Ba...
09 Mar 2020 10:36 - Redaksi

(Walikota GSVL saat menghadiri peletakan batu pertama pembanguan di Bandara Samrat Manado) Manado K [ ... ]

Tahun Ini 29 Desa di Boltim Gelar Pemilihan BPD
10 Oct 2019 17:30 - Redaksi

Iklhas Pasambuna, Kabag Tapem.  
BOLTIM kabarpost - Tahun 2019 ini, 29 Desa di Bolaang Mongondow [ ... ]

Other Articles
Ucapan indomaret
Ucapan selamat BSG
Ucapa idul fitri