Founder of Indonesia Centre For Health Law Advocacy and Studies (ICHLAS), Jerry G Tambun SH LLB LLM SJD, Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Dr Theo Lumunon SH MHum dan Kaprodi S3 Ilmu Hukum Unsrat, Dr Sisilia Waha SH MH usai diwawancarai. (Foto.Ain)

 

MANADO Kabarpost.com - Penyebaran wabah virus Corona masih   sangat menakutkan bagi warga dunia, tak terkecuali di Sulawesi Utara (Sulut).

Masyarakat pun meminta agar pemerintah Sulut gencar melakukan sosialisasi dan pencegahan dengan semaksimal mungkin agar tidak terjangkit virus mematikan tersebut. Mengingat, kunjungan wisatawan dari China sangat banyak di Sulut, sebelum ditutup sementara penerbangan dari dan ke China. 

Sebagai contoh , seorang penerjemah  yang diduga terjangkit virus Corona namun pada akhirnya hasilnya negative, tapi penerjemah tersebut sudah sempat viral dan seakan dirinya di blow up dengan pemberitaan-pemberitaan seakan-akan dirinya sudah positif terjangkit. 

Founder of Indonesia Centre For Health Law Advocacy and Studies (ICHLAS), Jerry G Tambun SH LLB LLM SJD mengatakan, didalam penanganan kasus-kasus baik kasus kesehatan yang sifatnya internasional maupun kasus kesehatan yang sifatnya nasional, selalu harus dijaga, bagaimana kepentingan individu terlindungi, sebelum kita berpikir bagaimana melindungi kepentingan publik. 

"Kepentingan publik titik beratnya ada pada negara, negara punya kewajiban untuk melindungi kesehatan setiap warga negaranya dari kemungkinan tertular penyakit yang sedang mewabah," ujarnya baru-baru ini. 

Tapi lanjut Tambun, negara juga punya kepentingan untuk menghargai kepentingan publik privasi seseorang. "Sebenarnya si pasien sakit apa tidak perlu diketahui umum. Tapi saat ini sudah menjadi masalah publik, saat ini dia (pasien) sudah mempunyai identitas dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan pribadi, misalnya dia (pasien) langsung dikucilkan dan sebagainya. Isolasi, okelah, karena itu merupakan kepentingan publik,  mandatory tasting juga okelah, pada satu titik tidak boleh diizinkan tapi pada satu titik juga akan melanggar hak asasi seseorang," papar jebolan Loyola School of Law Institute for Health Law Chicago USA ini. 

Sementara itu, Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Dr Theo Lumunon SH MHum mengatakan, dirinya melihat dari peranan negara, tanggung jawab dari pemerintah daerah terutama untuk melindungi warga negaranya, misalnya dalam pencegahan agar virus ini jangan menular.

"Harus di antisipasi secepatnya, jadi selain fasilitas kesehatan tapi yang paling penting adalah sosialisasi atau advokasi kepada masyarakat, agar jangan masyarakat menjadi takut dengan wabah Corona ini, sehingga menimbulkan status dan isu-isu yang kontra produktif," pungkasnya. 

Sementara itu, Dari sisi HAM,  Kaprodi S3 Ilmu Hukum Unsrat, Dr Sisilia Waha SH MH mengatakan, Corona merupakan penyakit yang lagi viral saat ini, sudah masuk dalam konteks internasional, sudah meresahkan lah. Lebih kepada tanggungjawab negara, kenapa negara? Padahal ada individu-individu didalamnya. 

"Jadi, yang kita pelajari, negara itu ada unsur-unsur didalamnya, kita konsen lebih ke pemerintah, jadi pemerintah juga harus pro aktif. Ada hak-hak individu, pemerintah sekitar harus pro aktif, bagaimana mencegah lebih awal agar warganya tidak terjangkit," tandasnya.

(Ain)

 

Terpopuler

Hari Kesaktian Pancasila, Kandouw: Jadikan Pancasi...
01 Oct 2020 12:45 - Redaksi

Steven Kandouw.   MANADO Kabarpost.com -  Calon Wakil Gubernur (Cawagub) petahana Sulawesi Utara [ ... ]

Marsidi: DBD Jauh dari Tempat Kita Lakukan 3M
29 Jan 2019 12:21 - Redaksi

Eko Marsidi     BOLTIM kabarpost.com - Virus Demam Berdarah Dengue (DBD) merupakan salah satu p [ ... ]

Berita Penutupan Pasar dan Jalan, Walikota Vicky L...
22 Mar 2020 00:26 - Redaksi

(Walikota Manado, Vicky Lumentut) Manado Kabarpost.com - Terkait Covid-19 atau Corona Virus yang me [ ... ]

Walangitan: Seluruh SMPN 2019 Wajib UNBK
20 Nov 2018 05:07 - Redaksi

  Daglan Walangitan.    MANADO Kabarpost.com - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota M [ ... ]

Other Articles
Fh unsrat
Elena
Elena 2
Paskah